Pangkalpinang, Bangka Belitung — Aktivis Rakyat Peduli NKRI, Nurman Suseno, angkat bicara terkait ketegangan yang terjadi antara Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dan Wakil Gubernur, Hellyana, yang semakin mencuat ke permukaan. Ia menilai bahwa konflik berkepanjangan antar-pemimpin daerah ini telah menimbulkan keresahan publik dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Nurman menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan hanya menjadi masalah internal pemerintah provinsi, tetapi juga berimplikasi langsung pada pelayanan publik dan stabilitas daerah. Untuk itu, pihaknya telah melayangkan laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
“Kami sudah sampaikan laporan kepada Presiden dan Mendagri agar segera ada evaluasi dan pembinaan. Konflik ini tidak bisa dibiarkan. Ini menyangkut kelangsungan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Bangka Belitung,” ujar Nurman dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).
Sebagai Masyarakat Bangka Belitung, Nurman menegaskan bahwa dirinya tidak berpihak kepada siapa pun dalam konflik tersebut. Ia hanya menginginkan adanya pemerintahan yang efektif, harmonis, dan taat konstitusi.
“Saya tidak memihak, tetapi sebagai rakyat saya berhak menuntut agar para pemimpin daerah bekerja secara profesional. Bukan malah saling membatasi atau menyudutkan satu sama lain,” tegasnya.
Dalam laporannya, Nurman meminta pemerintah pusat mengirimkan tim khusus untuk menilai jalannya pemerintahan Provinsi Babel, sekaligus memfasilitasi upaya penyelesaian konflik.
Ia juga menyebut perlunya klarifikasi hukum jika ada dugaan pelanggaran administratif atau penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pihak.
“Kalau memang ada unsur pelanggaran, baik administratif maupun hukum, tentu harus diproses sesuai aturan. Tapi jangan sampai konflik ini mengorbankan pelayanan rakyat,” tambahnya.
Nurman mengajak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membuka ruang dialog, meredakan ketegangan, dan kembali fokus melayani masyarakat.
“Rakyat menunggu kerja nyata, bukan drama kekuasaan. Kedua pemimpin harus menempatkan kepentingan rakyat di atas perbedaan pribadi atau politik,” kata Nurman.
Menurut Nurman, langkah pelaporan kepada Presiden RI bukan bentuk konfrontasi, melainkan bentuk kepedulian warga negara yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Ia berharap laporan tersebut menjadi alarm bagi semua pihak untuk menjaga kehormatan jabatan publik dan tanggung jawab kepada rakyat.
(Yudi Aprizal
