Sukabumi , Jawa Barat– Aktivis Rakyat Peduli NKRI, Lutfi Imanullah, memberikan tanggapan kritis sekaligus konstruktif terhadap berbagai kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ramai dibicarakan publik dalam beberapa bulan terakhir. Lutfi menilai bahwa meskipun beberapa kebijakan memiliki tujuan mulia, pelaksanaannya kerap terburu-buru dan tidak melalui kajian yang mendalam, sehingga menimbulkan dampak positif sekaligus negatif di lapangan.
“Kami mengapresiasi semangat Pak Dedi dalam membenahi karakter anak bangsa dan ketertiban sosial, tapi semua itu harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan taat asas hukum,” kata Lutfi dalam keterangannya kepada media, Selasa (23/7).
Menurut Lutfi, kebijakan seperti penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa dan pembatasan jam malam pelajar bisa berdampak positif jika diterapkan dengan bijak. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk mengurangi tekanan psikologis pada siswa dan mendorong kedekatan dalam lingkungan keluarga.
“Gagasan seperti PR diselesaikan di sekolah itu baik untuk mengurangi beban anak-anak. Demikian pula jam malam, selama dikomunikasikan dengan baik, bisa mengurangi potensi anak terlibat pergaulan bebas,” ujar Lutfi.
Selain itu, Lutfi menyoroti penertiban kawasan liar di bantaran sungai dan pemotongan dana hibah yang tidak transparan sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan tertib.
Namun, Lutfi menyoroti banyak kebijakan yang justru menimbulkan keresahan dan dianggap menabrak prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia. Salah satunya adalah pengiriman pelajar “nakal” ke barak militer untuk pembinaan.
“Itu bentuk militerisasi terhadap sipil. Anak-anak bukan kriminal, mereka perlu dibina oleh pendidik, bukan tentara. Ini berpotensi melanggar hak anak dan bisa berdampak psikologis jangka panjang,” tegasnya.
Kebijakan usulan vasektomi bagi penerima bansos juga dinilai Lutfi sebagai bentuk pemaksaan terselubung yang bisa menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat miskin.
> “Kebijakan itu tidak sensitif terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan hak tubuh seseorang. Jangan sampai negara justru mengontrol tubuh rakyatnya lewat insentif ekonomi,” lanjutnya.
Soal larangan study tour antar-provinsi, Lutfi menyebut langkah tersebut menyasar akar yang salah. Ia menilai pembatasan aktivitas pelajar seharusnya dilakukan dengan regulasi yang proporsional, bukan larangan total yang berdampak pada pelaku ekonomi kecil di sektor pariwisata dan transportasi.
Lutfi mendesak agar seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jawa Barat dilakukan berdasarkan kajian akademik, melibatkan publik, dan sesuai prosedur hukum.
“Pak Gubernur jangan terjebak pada gaya populis dan viral semata. Rakyat perlu kebijakan yang adil, terukur, dan berpihak pada kebenaran hukum dan kemanusiaan,” tutup Lutfi.
(Harno Pangestoe)
