Pangkalpinang, — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Indonesia Berdaya Perwakilan Provinsi Bangka Belitung menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Gubernur Hidayat Arsani dalam memberantas praktik penyelundupan timah yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua LSM Rakyat Indonesia Berdaya Bangka Belitung, Aiman, menyebut langkah tegas Gubernur Hidayat Arsani sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi daerah.
“Kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas komitmen Bapak Hidayat Arsani untuk menuntaskan penyelundupan timah. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga menyangkut kedaulatan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Aiman dalam pernyataan resminya, Selasa (6/5/2025).
LSM Rakyat Indonesia Berdaya juga menilai bahwa permintaan Gubernur untuk adanya dukungan pasukan khusus serta alokasi anggaran yang memadai merupakan langkah realistis dan dibutuhkan agar kebijakan pemberantasan penyelundupan tidak berhenti pada tataran wacana.
“Kami siap mengawal proses ini. Upaya pemberantasan penyelundupan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa. Tanpa itu, mustahil kita bisa mengatasi kebocoran ekonomi yang telah terjadi selama bertahun-tahun,” tambah Aiman.
Selain itu, LSM ini juga mendorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang legal, agar masyarakat penambang kecil dapat beraktivitas secara sah dan berkontribusi langsung terhadap pendapatan negara.
Terkait pernyataan Gubernur soal kerugian negara mencapai Rp 300 triliun dalam kasus korupsi timah, LSM Rakyat Indonesia Berdaya meminta penegakan hukum dilakukan secara tuntas dan transparan hingga ke akar-akarnya.
“Kami tidak ingin ini hanya berhenti di pengadilan, tapi juga menyentuh semua pihak yang terlibat. Masyarakat Bangka Belitung berhak atas keadilan dan hasil kekayaan alamnya,” pungkas Aiman.
Dengan demikian, LSM Rakyat Indonesia Berdaya Perwakilan Bangka Belitung menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat.
(Nurman )
