Muara Enim,Sumatera Selatan – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Indonesia Berdaya melalui Ketua DPC Kabupaten Muara Enim, Nopriansyah, menyuarakan keprihatinan mendalam atas potensi penyimpangan anggaran dalam pengadaan alat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim.
disampaikan Nopriansyah (11/7 ) Paket Pengadaan Disorot berdasarkan data resmi yang diumumkan, diketahui bahwa paket belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga sebanyak 15 paket mencakup:
Laparoskopi dengan kamera dan monitor
Minilaparotomi/Tubectomy KIT
IUD KIT
Implant Removal KIT
Dengan total pagu anggaran mencapai Rp 1.303.000.000 dan metode pengadaan melalui e-Purchasing.
Harga Satuan Tidak Masuk Akal Menurut Nopriansyah, jika dalam satu paket dimasukkan satu unit alat laparoskopi (yang nilainya rata-rata di atas Rp 200 juta/unit), maka estimasi biaya untuk 15 paket bisa mencapai Rp 3 miliar lebih, jauh melampaui pagu anggaran.
Namun kenyataannya, nilai per paket hanya sekitar Rp 86 juta, yang memunculkan **dugaan kuat bahwa:
Spesifikasi laparoskopi tidak dijelaskan atau tidak diadakan;
Atau diduga terdapat penyesuaian fiktif demi menyesuaikan pagu dengan kenyataan pengadaan di lapangan.**
Nopriansyah Ketua DPC LSM Rakyat Indonesia Berdaya menegaskan:
“Kami mendesak BPK, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri untuk segera melakukan audit investigatif dan menelusuri alur e-Purchasing pengadaan ini. Ada potensi kuat dugaan markup, penyalahgunaan kewenangan, dan potensi pengadaan fiktif yang patut dicurigai.”
Sebagai bentuk kontrol sosial, LSM Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Muaraenim, akan segera dilaporkan ke Aparat Penegak hukum (APH) .
“Jangan sampai pengadaan dengan dalih pelayanan KB justru menjadi ladang basah untuk mencari keuntungan pribadi,” tutup Nopriansyah.
