Kayuagung,OKI – LSM Rakyat Indonesia Berdaya DPC Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar aksi demonstrasi di kantor Banwaslu OKI untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten OKI. Aksi ini dihadiri oleh sejumlah masyarakat yang peduli terhadap proses demokrasi, dengan tujuan memastikan prinsip-prinsip demokrasi di kabupaten OKI dijalankan dengan baik.
Koordinator aksi, Hipson Munandar, dalam orasinya menegaskan bahwa Bawaslu OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu. Menurutnya, Bawaslu OKI mengelola anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Namun, muncul kekhawatiran terkait ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran serta minimnya layanan informasi publik yang disediakan oleh Bawaslu OKI.
“Transparansi bukanlah sekadar formalitas, melainkan keharusan,” tegas Hipson. “Keterbukaan informasi merupakan fondasi dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat memastikan bahwa proses pemilu dilakukan dengan adil dan tanpa manipulasi.”
Hipson juga mengungkapkan bahwa selama beberapa waktu terakhir, LSM Rakyat Indonesia Berdaya telah berupaya mendapatkan informasi yang transparan mengenai pengelolaan anggaran Bawaslu OKI untuk Tahun 2023. Namun, meskipun telah mengajukan permohonan informasi berulang kali, tanggapan yang memadai dari pihak Bawaslu OKI tidak kunjung diterima, yang menyebabkan frustrasi dan pertanyaan di kalangan masyarakat.
LSM Rakyat Indonesia Berdaya menduga ketidaktransparanan Bawaslu OKI disebabkan oleh tidak adanya kebijakan internal yang jelas mengenai transparansi dan akses informasi publik. “Diduga hal ini digunakan untuk menyembunyikan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang,” lanjut Hipson. “Data dan laporan yang tidak transparan bisa saja dimanipulasi untuk menutupi penyimpangan atau tindakan yang melanggar hukum.”
Dalam aksi tersebut, Hipson Munandar menyampaikan beberapa tuntutan utama kepada Bawaslu OKI yakni “mendesak Bawaslu OKI membuka akses penuh kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran, termasuk Rencana Kerja Anggaran (RKA), laporan,kinerja dan Pertanggungjawaban, Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan Bawaslu OKI harus melayani permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),
Massa aksi juga mendesak Bawaslu OKI untuk segera merespons permohonan informasi dari masyarakat, karena keterbukaan informasi adalah hak masyarakat dan kewajiban Bawaslu sebagai lembaga publik. Dan meminta Bawaslu OKI untuk segera memenuhi tuntutan ini, sebagai bukti komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Hipson juga mengingatkan”bahwa tahun 2018, dirinya telah mengajukan permohonan informasi terkait pengelolaan dana hibah dan anggaran Bawaslu OKI Tahun 2017-2018, namun tidak mendapatkan tanggapan.
Permohonan serupa untuk anggaran Tahun 2023 juga tidak direspons. dan Ironisnya, pihak Bawaslu OKI malah bertanya melalui pesan WhatsApp, ‘kontrol sosial itu apa?’,” ungkap Hipson.
mungkin Ketidaktransparanan ini menjadi alasan utama mengapa Kejaksaan Negeri OKI saat ini sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana hibah Bawaslu OKI senilai Rp12 miliar pada tahun 2017-2018.
konfirmasi “Ketua Perwakilan Sumsel LSM Rakyat Indonesia Berdaya, Harno Pangestoe, sangat mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Negeri OKI yang telah memeriksa 133 saksi dan 38 saksi tambahan serta mengumpulkan barang bukti. “Ini adalah langkah penting dalam upaya penegakan hukum dan memastikan keadilan bagi masyarakat, dan LSM Rakyat Indonesia Berdaya juga berencana dalam waktu dekat akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten OKI untuk menuntut penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Bawaslu OKI Tahun 2017-2018 dan melaporkan dugaan KKN terkait anggaran Bawaslu OKI Tahun 2023.” ujar Harno.
LSM Rakyat Indonesia Berdaya berharap aksi ini menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama dalam memastikan setiap lembaga publik bertindak dengan transparansi dan akuntabilitas, demi kebaikan bersama (Azis)
