OKI,Sumatera Selatan – Ketua LSM Rakyat Indonesia Berdaya Kabupaten OKI, Hipson Munandar, kembali mengungkap dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten OKI. Kali ini, dugaan tersebut terkait dengan penganggaran yang tidak tepat pada Dinas Perdagangan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP).
Berdasarkan informasi dari masyarakat serta analisa mendalam yang dilakukan oleh LSM Rakyat Indonesia Berdaya, ditemukan bahwa terdapat realisasi anggaran sebesar Rp3.681.258.800,00 untuk Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, yang mencakup rehabilitasi ruang kelas, pembangunan los pasar desa, rehab balai desa, rehab gedung kantor PGRI, dan rehab fasilitas umum dan sosial (fasum fasos) desa. Anggaran ini seharusnya diperuntukkan bagi pihak ketiga, yang berarti seharusnya masuk dalam pos Belanja Hibah, bukan pada Belanja Barang dan Jasa.
Ketidaktepatan ini bertentangan dengan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V, khususnya pada bagian C yang mengatur tentang klasifikasi jenis belanja, penganggaran, dan pelaporannya. Temuan ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa merugikan keuangan negara.
Hipson Munandar menegaskan, “Ini adalah indikasi kuat adanya KKN dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten OKI. Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan klasifikasi belanja menandakan adanya ketidaktransparanan dan kemungkinan pengelolaan anggaran yang menyimpang. Kami akan terus mengawasi dan memastikan kasus ini diusut tuntas oleh pihak berwenang.”
LSM Rakyat Indonesia Berdaya berkomitmen untuk terus mengawal dugaan kasus ini hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Masyarakat di Kabupaten OKI sangat berharap agar temuan ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran di masa mendatang.
Kasus dugaan KKN ini telah memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, dan menjadi perhatian utama di Kabupaten OKI. LSM Rakyat Indonesia Berdaya akan segera melaporkan temuan ini kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.
(Red)
