Pangkalpinang, 28 Mei 2025 — Wakil Ketua LSM Rakyat Indonesia Berdaya Kepulauan Bangka Belitung, Nurman Suseno, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan PT Timah Tbk (TINS) yang dinilai amburadul dan merugikan negara secara masif. Pernyataan ini merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam IHPS II-2024 yang mengindikasikan potensi kerugian negara mencapai Rp34,49 triliun akibat kehilangan sumber daya timah di wilayah kerja perusahaan.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah bentuk kegagalan sistemik dalam tata kelola tambang nasional yang mengorbankan sumber daya alam dan kepentingan rakyat Bangka Belitung,” tegas Nurman dalam pernyataan resminya, Selasa (28/5/2025).
Nurman menyebut PT Timah sebagai raksasa tambang yang tidak berdaya menjaga asetnya sendiri, sementara praktik tambang ilegal terus merajalela di wilayah IUP mereka. Menurutnya, ketidakmampuan perusahaan dalam mengamankan area operasi adalah bukti nyata bahwa ada pembiaran atau bahkan keterlibatan sistemik yang harus diusut tuntas.
“Bagaimana mungkin perusahaan sebesar PT Timah membiarkan begitu saja tambang-tambangnya dirampok oleh penambang ilegal? Ini jelas bukan hanya soal lemahnya pengawasan, tapi juga soal siapa yang selama ini diuntungkan dari kekacauan ini,” kecam Nurman.
Ia juga menyoroti kegagalan PT Timah dalam mengelola kerja sama dengan mitra usaha, yang justru menimbulkan potensi kerugian tambahan sebesar Rp1,65 triliun. Nurman menduga pola kerja sama ini telah membuka celah korupsi baru dalam sistem tata kelola tambang nasional.
“Jika data cadangan tidak akurat, target produksi tak jelas, dan biaya sewa smelter lebih mahal dari biaya produksi, lalu ke mana arahnya uang negara ini mengalir? Ini bukan ketidakefisienan biasa—ini bau busuk,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurman menyindir pernyataan Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, yang menyebut bahwa perusahaan tidak lagi mengendalikan penuh operasional tambangnya sejak mencuatnya kasus korupsi seperti yang melibatkan Harvey Moeis.
“Ini pengakuan mengejutkan. Jika PT Timah sudah tidak lagi mengendalikan operasi mereka sendiri, lantas siapa yang mengendalikan? Ini darurat! Negara harus turun tangan langsung, jangan hanya berkoordinasi tapi ambil alih,” seru Nurman.
Ia pun mendesak Menteri BUMN dan Menteri ESDM agar segera menata ulang total bisnis timah di Bangka Belitung dan membongkar praktik kongkalikong antara oknum aparat, pengusaha nakal, dan birokrasi lokal yang membiarkan tambang ilegal terus menjamur.
“Bangka Belitung bukan ladang garapan mafia tambang! Ini tanah rakyat yang dirampok terang-terangan. Jika negara tidak segera bertindak, maka jangan salahkan rakyat jika mengambil tindakan sendiri,” tandasnya.
Sebagai langkah konkrit, Nurman menuntut audit forensik menyeluruh, penindakan tegas terhadap seluruh pelaku tambang ilegal, serta pencopotan semua pejabat dan direksi PT Timah yang terbukti gagal menjalankan tanggung jawabnya.
(Yudi Aprizal)
