Muara Enim – Ketua DPC LSM Rakyat Indonesia Berdaya Kabupaten Muara Enim, Nopriansyah, menyoroti tajam alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa serta Hibah Dana BOS yang mencapai puluhan miliar rupiah pada tahun anggaran 2024 di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran untuk berbagai pos Belanja Operasional Sekolah (BOS), baik dari APBN maupun APBD, mencapai ratusan miliar. Di antaranya, tercatat:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan APBD untuk SMP Negeri sebesar Rp23,37 miliar
Belanja Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan swasta mencapai lebih dari Rp9,45 miliar
Belanja Barang dan Jasa BOS untuk berbagai jenjang termasuk PAUD dan program kesetaraan sebesar Rp36,8 miliar
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS serta aset tetap lainnya melebihi Rp24 miliar
Menanggapi hal tersebut, Nopriansyah menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam penggunaan dana tersebut.
“Uang rakyat ini harus benar-benar digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, bukan jadi bancakan oknum-oknum yang hanya cari untung. Kami minta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah ikut mengawal pelaksanaannya,” tegasnya, Senin (05/05/2025).
Menurutnya, mekanisme swakelola yang digunakan dalam belanja modal dan barang sangat rawan disalahgunakan jika tidak transparan. Ia menyoroti pula adanya pengulangan pos hibah ke satuan pendidikan swasta yang nilainya besar dan patut diaudit lebih lanjut.
“Ada pos hibah yang berulang dengan nilai miliaran rupiah. Ini harus dijelaskan secara rinci siapa penerimanya dan untuk apa digunakan. Jangan sampai ini hanya akal-akalan penganggaran,” tambahnya.
LSM Rakyat Indonesia Berdaya menyatakan akan segera menyurati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta meminta data rinci pelaksanaan anggaran. Jika ditemukan kejanggalan, Nopriansyah memastikan pihaknya akan membawa masalah ini ke rana hukum.
(Alif Firman)
